Kupang, NTT
Ratusan Pendamping desa dari 21 Kabupaten di NTT yang adalah Tenaga Pendamping Profesional yang kesehariannya mendampingi desa di 21 Kabupaten, 292 kecamatan dan 3.026 desa mengalami “Keterlambatan Pemberangkatan pulang ke wilayah kerja masing-masing” setelah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa regional NTT yang digelar Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Koordinator Program Wilayah 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kandidatus Angge atas nama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal PPMD, melalui rilis yang dikirim ke metrobuananews.com, Senin (19/11/2018) mengakui, Keterlambatan tersebut dikarenakan penyelesaian administrasi pasca pelatihan yaitu berupa pembayaran biaya transportasi untuk 635 peserta yang tertunda oleh pihak penyelenggara (EO).
“Sesungguhnya keterlambatan dipengaruhi oleh beberap faktor selain yang disebutkan oleh harian Media online terutama Kekurangan Dana, juga ada beberapa hal teknis yaitu : Pihak EO sampai dengan hari terakhir pelatihan BELUM memiliki daftar Standart Biaya Umum ( SBU) Transport dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan dari ibu kota Kabupaten ke Provinsi, dari dan ke bandara. Selanjutnya pihak EO berkoordinasi dengan Satker P3MD Provinsi NTT untuk menginisiasi dengan mengambil data riil berbasis kabupaten melalui Tenaga Ahli Kabupaten yang sedang menjadi pelatih di masing-masing hotel. Data ini menjadi bias kerena menggunakan data rekaan saja dan berdampak pada pembengkakan biaya transport. Disinilah pihak penyelenggara (EO) mengalami masalah sampai kehabisan Dana. Dan Berkat Koordinasi dengan Kantor pusat PT Surya Abadi Konsultan, seluruh permasalah dengan cepat teratasi”, urainya
Lebih lanjut Angge membantah pemberitaan di media ini dengan judul “Ratusan Pendamping Desa Diterlantarkan Usai Pelatihan “. Menurut Dia ratusan pendamping desa tidak diterlantarkan tetapi ditunda keberangkatan ke daerah tugas masing – masing.
“Semua peserta yang belum berangkat diinapkan di Hotel Sotis dan Hotel Sasando dan mendapatkan biaya akomodasi sesuai yang sebenarnya. Juga peserta yang tiket perjalannya hangus pun ditanggung 100% oleh EO. Semuanya berjalan dengan baik dan semua pihak saling memahami”, jelasnya.
Pada kondisi lain, lanjut Angge, ada peserta yang memang berangkat terlambat atas permintaan mereka sendiri yaitu terjadi di tanggal 17,18,19 dan 20 Nopember.
“Mereka menginap di rumah keluarga dengan tanggungan sendiri. Memang semua peserta tidak bisa diberangkatkan serentak tanggal 16 Nopember 2018 kerena keterbatasan jasa angkutan pesawat”, terangnya.
Sampai Berita Klarifikasi ini kami turunkan seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang baik dan sudah diselesaiakan seluruh adminsitrasi dan biaya transport. Semuanya berjalan
Berkat dukungan Satuan Kerja (Satker) P3MD Provinsi NTT dan Tim Konsultan Pendamping Wilayah 5 Provinsi NTT bersama Tim Administratur Provinsi NTT, hingga Berita Klarifikasi ini diturunkan seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang baik dan sudah diselesaiakan seluruh adminsitrasi dan biaya transport.
“Pihak Penyelenggara (EO) dengan segala keterbatasannya mengakui ada kekeliruan secara teknis dan menjadi model pembelajaran untuk pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang. Atas nama Tim Konsultan Pendamping Wilayah 5 Provinsi NTT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamaan para pihak dan semoga menjadi berkah untuk masa yang akan datang demi suksesnya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dan desa di provinsi NTT dan Indonesia umumnya”, tutup Angge. (MBN01)
Komentar