Kupang, NTT
Soal bantuan logistik kepada korban bencana di desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, oleh pemkab Kupang berupa 1 butir telur, 1 bungkus mie instan dan 1 kilogram beras per KK, dinilai sangat tidak pantas.
“Kalau diberikan untuk digunakan selama satu minggu, berarti tidak cukup. Karena jika satu keluarga terdiri dari Bapa, mama dan anak. Itu tidak pas,” ungkap Juru bicara pemerintah provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/4/2021).
Dia menegaskan agar BPBD harus melakukan kontrol, sehingga apabila ditemukan kekurangan maka wajib dilakukan pembenahan dan pedistribusian bantuan sehingga masyarakat tidak mengeluh lapar atau sakit.
“Kalau memang bantuan di Kabupaten tidak mencukupi, maka berkoordinasi dengan Pemprov NTT agar bisa di backup,” tegas Marius.
Menurut Jelamu, bantuan yang disalurkan harus berdasarkan jumlah pengungsi, baik yang berada di posko terpusat, maupun mereka yang mengusi di perumahan keluarga atau yang sudah kembali ke rumah namun terdampak bencana.
“Makanya tugas BPBD itu harus mengontrol jumlah pengungsi yang ada, sehingga bantuan yang disalurkan sesuai jumlah. Kalau semakin banyak pengungsi, logistik bantuan juga harus ditambahkan,” tegas Marius
Dia mengatakan, kejadian di desa Merbaun menunjukan bahwa dwsain penyaluran logistik tidak disesuaikan dengan data korban bencana.
“Karena itu harus ada koordinasi dari BPBD, Pemkab dan Pemprov NTT, sehingga desain logistik perlu di sesuaikan. Karena harus juga melihat jumlah kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Marius berharap, pemerintah Kabupaten Kupang segera melakukan koordinasi jika terjadi kekurangan logistik sehingga korban bencana dapat terlayani dengan baik. Dia juga berpesan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.
“Muda-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti itu. Kasihan masyarakat. Tidak cukuplah bantuan seperti itu,” pungkas Marius. (MBN01)
Komentar