Kupang, NTT
Plt. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota se – NTT membahas strategi pemenuhan modal inti Bank NTT di Tahun 2024, sebesar Rp 3 Triliun.
Pemenuhan modal inti ini merujuk pada POJK 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Rapat ini merupakan forum untuk menindaklanjuti hasil RUPS Bank NTT pada 25 Oktober 2019 dan 6 Mei 2020.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan, pemerintah daerah akan menyiapkan skenario sesuai RUPS di Labuan Bajo yakni 1% APBD dan 50% Deviden akan menjadi rujukan setiap pemerintah daerah menyiapkan penyertaan modal kepada Bank NTT pada tahun 2021 sampai 2024.
“Semua peserta yang hadir menyetujui skenario tersebut sesuai kesepakatan RUPS,” ujar Sekda Polo Maing kepada wartawan.
Sementara itu, Kepala OJK NTT, Robert Sianipar mengatakan, modal tersebut perlu untuk ketahanan Bank dan bagaimana daya saingnya bisa meningkat serta bisa berkontribusi untuk mendorong ekonomi daerah.
“Jadi kami tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tadi kita sudah mendengarkan skema konkritnya baik dari sumber pemenuhan internal seperti dari deviden tambahan di APBD,” kata Sianipar.
Dampak Pemenuhan Modal Inti
Plt. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho menyampaikan, Bank NTT masih membutuhkan tambahan modal sejumlah Rp.1.233 Miliar, dengan komposisi Modal Dasar sesuai Anggaran Dasar Rp.4.000 Miliar, Kebutuhan Modal Inti Minimun Rp.3.000 Miliar dengan kondisi Modal Disetor saat ini (Des 2019) Rp.1.383 Miliar, Modal Inti Bank Rp.1.767 Miliar.
“Bank NTT memberikan skema penawaran saham tahun buku 2021 sd 2024 sehingga proyeksi modal inti selama 4 tahun dari kebutuhan Rp. 1,6 Triliun dapat terpenuhi,” ujar Plt Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho.
Penyertaan modal ini akan memberikan multi player efek peningkatan Modal Disetor bagi Pemda diantaranya Dividen yang diperoleh Pemda meningkat dengan kontribusi 87,5% per tahun, peningkatan penghimpunan DPK untuk penyaluran Kredit.
Dampak lain dari tambahan penyertaan modal adalah peningkatan penyaluran kredit UMKM Konsumer Komersil dan mendukung pembangunan Infrastruktur daerah melalui skema sindikasi pinjaman daerah.
“Akan ada peningkatan pelayanan bagi pemerintah melalui pelayanan E-banking channel Bank NTT, peningkatan pelayanan bagi pemda melalui CMS, SP2D Online, pengelolaan 9 pajak daerah, PBB, BPHTB, peningkaran PAD serta penurunan bunga pinjaman,” tandasnya.
Pemkab Malaka Siapkan 10 Miliar per Tahun
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Malaka akan memberikan penyertaan modal sebesar 10 Miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT).
Rencana penyertaan modal kepada Bank NTT ini akan dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga 2025. Kesepakatan ini penyertaan modal ini telah dibuat oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Malaka belum lama ini.
“Kami sudah buat kesepakatan dengan dewan bahwa setiap tahun kita akan berikan penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar 10 Miliar,” ujar Sekda Kabupaten Malaka, Donatus Bere saat menghadiri rapat penyertaan modal Bank NTT di Kupang, Kamis (6/8/2020).
Penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkab Malaka ini melampaui nilai yang disepakati bersama pemerintah Provinsi dan Bank NTT, dimana pemerintah Provinsi NTT hanya meminta penyertaan modal sebesar Rp 8 Miliar lebih setiap tahunnya.
“Makanya dari kami tidak ada soal lagi. Karena angka yang kami berikan sudah sesuai, bahkan lebih dari yang diminta oleh Pemprov,” tandas Sekda Kabupaten Malaka.
Hadir dalam rapat tersebut, para Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-NTT, Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-NTT, Kepala Bagian Keuanagan Kota/Kabupaten se-NTT dan Direksi Bank NTT.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing, didampingi Asisten III Setda Provinsi NTT, Yohana Lisapaly, Kepala OJK Provinsi NTT, Robert Sianipar dan Plt.Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho ini diadakan di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT. (MBN01)
Komentar