Nagekeo, NTT
Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Nagekeo mengkritisi kebijakan bupati Nagekeo tentang pemberhentian sejumlah tenaga harian lepas (THL) yang mengabdi dilingkup pemerintah daerah (Pemda) Nagekeo.
Ketua GMNI Cabang Nagekeo Petrus F.B Tenda, menilai Pemberhentian THL secara massal yang dilakukan Bupati Nagekeo, merupakan tindakan yang mengabaikan sisi kemanusiaan. Kendati dari sisi regulasi pemberhentian tersebut boleh dikatakan benar sesuai surat keputusan (SK).
“Seharusnya Bupati perlu mempertimbangkan masa kerja setiap THL, apalagi dari sekian banyak THL banyak yang sudah mengabdi sejak kabupaten ini dibentuk dan turut berkotribusi membangun daerah. Ini merupakan kebijakan tanpa kebijaksanaan”, ungkap Peter.
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memikirkan solusi terbaik buat para THL sebelum dirumahkan, sehingga mereka bisa menyambung hidup dibidang lain ketika diberhentikan.
“Kami mendukung kebijkan bupati untuk melakukan penghematan anggaran daerah, tetapi penghematan tidak boleh mengorbankan manusia (THL), mereka juga turut membantu memperlancar pelayanan publik”, tegasnya.
Menurutnya kebijakan tersebut terkesan terlalu tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang, apalagi harus mengorbankan banyak orang.
“Kita minta bupati segera memberi kepastian terhadap para THL yang dirumahkan dan jangan berlarut-larut, apalagi sampai berdampak pada masalah sosial”, ujarnya.
Peter berharap, kedepan perekrutan THL harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan asas transparansi sesuai janji politik bupati dan wakil bupati.
Kita akan kawal semua janji politik Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan dalam menciptakan pemerintahan bersih dan bermartabat”, pungkasnya.
Ia juga megkritisi 4 nama baru yang muncul dalam perekrutan Satpol PP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yang jelas, padahal banyak Satpol PP yang dirumahkan sudah lama mengabdi sejak daerah ini menjadi daerah otonomi baru.(Belmin)
Komentar