Metrobuananews.com | Kupang – Wakil ketua bidang Infrastruktur dan prasarana fisik partai Golkar NTT, Bobby Hartono Tantoyo, memilih hengkang ke partai Hanura lantaran kecewa dengan kebijakan partai yang dinilai tidak berpihak pada kader partai.
Kader partai golkar yang sudah mengabdi di partai berlambang beringin itu sejak masa kepemimpinan I. A Medah, mengaku kecewa dengan kebijakan partai, pasalnya, partai Golkar lebih melayani ‘pendatang baru’ ketimbang kader partai yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan organisasi.
“Awalnya saya diinformasikan sebagai calon anggota DPRD provinsi NTT, Dapil 1, namun ketika semua berkas sudah siap, malah saya digeser ke dapil kecamatan Kelapa Lima, sebagai calon anggota DPR Kota Kupang”, ujar Bobby kepada awak media, Selasa (17/7/2018).
Lebih lanjut, pemilik PT. Rimba Mas itu mengatakan, sebagai puncak kekecewaannya, Ia menyerahkan surat pengunduran diri per tanggal 12 Juli 2018 dan disetujui tanggal 17 Juli 2018. Setelah itu melamar ke partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Saya berterimakasih karena diterima baik oleh Partai Hanura“, pungkas Bobby.
Sebagai tanda dikukuhkannya Bobby Hartono Tantoyo sebagai anggota partai Hanura, Ketua DPD Hanura NTT, Drs. Refafi Gah, menyematkan jas kebanggan partai Hanura kepada Mantan Wakil Ketua Bidang infrastruktur partai Golkar NTT.
“Pindahnya Pak Bobby ke Hanura merupakan hak politiknya, dan itu dijamin Undang – undang”, pungkas Refafi.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena, mengatakan bahwa namanya anggota partai Golkar ada yang lama ada juga baru tetapi itu bukan menjadi dasar penetuan caleg.
“Ukuran dalam Golkar itu karya kekaryaan, jadi walaupun seseorang belum menjadi anggota Golkar tetapi sudah berkarya dan berbuat untuk masyarakat, bagi kami itu adalah visi misi Golkar, sehingga ketika kita melihat orang – orang yang berkarya untuk masyarakat ya kita Golkarkan”, pungkas Laka Lena.
Lebih lanjut Laka Lena menjelaskan, pola pendekatan yang digunakan dalam partai golkar adalah pola gotong royong karena itu semua bakal caleg dibebani sejumlah anggaran sebagai biaya survey.
“Semua bakal calon DPR RI Kontribusi Rp 20 juta, bacaleg provinsi Rp 5 juta, dan kabupaten Rp 1 juta, untuk biaya survey, hasil survey itu merupakan salah satu patokan untuk menentukan caleg”, jelas Laka Lena.
Lembaga survey yang digunakan, lanjut Melki, untuk melakukan survey guna melihat tingkat elektabilitas bakal caleg Golkar merupakan lembaga survey yang kredibel yakni Carta Politika pimpinan Yunarto Wijoyo.
Terkait hengkangnya kader Golkar ke partai lain, menurut Laka Lena, itu merupakan hak polotik setiap orang.
“Dengan berbagai gejolak di partai Golkar saya yakin partai Golkar akan lebih baik karena kadernya semakin didewasakan”, tandas Laka Lena.
Dia berkomitmen bahwa dalam kepemimpinannya membawa harapan bagi anak muda NTT. (MBN01).
Komentar