Metrobuananews.com | Borong – Setelah ditetapkan sebagai salah satu Kontestan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur NTT 2018, berbagai tudingan miring ditujukan kepada Calon Gubernur (Cagub) Benny K Harman (BKH), namun tudingan itu akhirnya dijawab dengan senyuman.
Tudingan yang santer beredar di dunia maya, bahwasanya selama hampir 15 tahun menjadi DPR RI, tidak ada yang pernah dibuat oleh BKH. Tidak pernah membangun jembatan, tidak pernah bangun jalan dan lainnya.
BKH menjelaskan, tidak semua hal diurus oleh anggota DPR, pasalnya didalam lembaga terhormat tersebut sudah ada pembagian komisi dan masing-masing komisi memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga tidak bisa saling intervensi.
“saya perlu kasih tahu bapa mama sekalian, selama menjadi anggota DPR RI saya bertugas di Komisi III, yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, sehingga berbicara tentang produk Hukum yang kami hasilkan seperti Undang-Undang Desa dan aturan Hukum lainnya, tentu itu merupakan tanggung jawab kami di Komisi tersebut”, ungkap BKH saat melakukan kunjungan di Desa Satar Padu, kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selasa, (20/2/2018).
Sementara tugas penganggaran dan pembangunan berada di Komisi yang berbeda sehingga, menurut BKH, sebagai orang yang paham Hukum dan aturan Dia tidak bisa melanggar apalagi mengintervensi tugas pokok komisi lain.
“Regulasi atau aturan tentang pelaksanaan anggaran, pembangunan dan lainnya, kami yang buat, tetapi eksekusinya ada di masing-masing komisi sesuai tupoksi, sehingga urusan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya bukan kewenangan saya di DPR”, jelas Cagub paket HARMONI itu.
Lebih lanjut BKH mengatakan, untuk mendapatkan kewenangan penuh menyelesaikan masalah infrastruktur, dan pendidikan, Ia meninggalkan Senayan untuk bertarung dalam pilkada Gubernur.
“Saya ingin maju gubernur untuk memberikan kejayaan bagi rakyat NTT, Karena hanya dengan menjadi gubernur, saya memiliki kewenangan lebih luas untuk menyelesaikann persoalan masyarakat seperti masalah infrastruktur dan pendidikan yang berujung pada kesejahteraan rakyat”, tandasnya.
Diakuinya, masalah konektifitas antar kabupaten, antar kecamatan, dan antar desa sangat buruk termasuk jalan menuju sentra produksi pertanian, akibatnya para petani sangat sulit menjangkau pasar untuk memasarkan hasil komoditinya.
” Saya bertekat akan mengeluarkan rakyat NTT dari posisi itu,” ujar BKH Optimis. (MBN01).
Komentar